 |
Kuala Lumpur, Info Breaking News – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Malaysia memprotes keputusan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang memasukkan Malaysia dalam daftar 'K' atau negara yang rawan penculikan dan penyanderaan.
"Kementerian Luar Negeri sangat memprotes keputusan pemerintah AS untuk menjadikan Malaysia dalam indikator 'K' yang baru diumumkan," bunyi penyataan Kemlu Malaysia, Senin (15/4/2019).
Masuknya Malaysia dalam daftar tersebut diumumkan melalui imbauan perjalanan pada 9 April 2019 lalu. Imbauan itu menyatakan bahwa para pelancong harus lebih berhati-hati di negara bagian Sabah karena penculikan.
Menurut portal berita yang berbasis di Rusia, Sputnik, Deplu AS menempatkan 35 negara masuk indikator 'K' terkait risiko penculikan dan atau penyanderaan. Negara-negara seperti Afghanistan, Kolombia, Etiopia, Iran, Irak, Rusia, dan Filipina juga ikut tercantum dalam daftar tersebut.
"Ada ancaman penculikan demi tebusan dari kelompok teroris dan kriminal. Kelompok-kelompok ini mungkin menyerang dengan sedikit atau tanpa peringatan, menargetkan resor pantai, resor pulau, dan kapal yang mengangkut wisatawan ke pulau resor," bunyi imbauan itu.
Sebagai tanggapan, Malaysia menyatakan akan memanggil duta besar AS untuk memberi penjelasan atas imbauan baru tersebut.
Kemlu Malaysia juga menilai imbauan perjalanan baru AS tersebut tidak memiliki objektivitas dan tidak mencerminkan kenyataan di lapangan, terutama situasi keamanan di Sabah timur yang tetap aman dan dilindungi bagi wisatawan.
"Ini mengabaikan fakta bahwa jumlah kedatangan wisatawan di Sabah telah meningkat 5,5%, mencapai 3,87 juta pada tahun 2018. Lebih jauh, jumlah insiden penculikan telah menurun secara signifikan hingga hampir nol. Sabah Timur bahkan terus memikat penyelam kelas dunia," bunyi pernyataan Kemlu Malaysia.
Dijelaskan, keberhasilan wisata Malaysia ini adalah hasil dari langkah-langkah proaktif yang diambil oleh pemerintah Malaysia, seperti meningkatkan jumlah patroli, kerja sama keamanan yang lebih erat dengan negara-negara tetangga, dan penentuan posisi strategis aset keamanan untuk mengamankan daerah.
"Mengingat fakta-fakta ini, Malaysia mendesak AS untuk lebih objektif dalam penilaiannya. Kami mendesak AS untuk segera menghapus Malaysia dari daftar 'K'," kata Kemlu. ***Jeremy