- Info Berita

Hashim Djojohadikusumo

Malang, Info Breaking News - Ada benarnya juga apa yang diungkapkan oleh Pria terkaya ke-37 di Indonesia versi majalah Forbes, Hashim Sujono Djojohadikusumo, yang secara gamblang menyebut Indonesia merupakan negara yang kaya-raya dan tidak harus berutang kepada negara lain. Bahkan adik kandung Prabowo Subianto ini menyebutkan negeri ini bisa saja memakmurkan negara lain.

Menurut Hashim, Indonesia bisa saja kelebihan uang hingga Rp 800 triliun per tahun. Sementara kebutuhan anggarannya selama ini berkisar di angka Rp 3.000 triliun lebih. "Sumber daya alamnya melimpah. Sekarang tinggal manusianya saja yang harus mengelola dengan baik," katanya usai menjadi keynote speaker di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang belum lama ini.

Dia menilai, salah satu upaya yang semestinya dilakukan adalah penarikan dana dari masyarakat melalui pajak. Dengan pajak itu, maka ia optimistis negeri ini akan sangat kaya-raya. Namun sayangnya, selama ini penarikan pajak dia nilai masih belum maksimal.

Penerimaan pajak di Indonesia saat ini, menurut Hashim, masuk dalam kategori terendah dibandingkan negara lain. Rasio penerimaan pajak tahun 2017 sebesar 10,4 persen dari GDP. Angka itu jauh dari perolehan pajak di Thailand yang mampu menyentuh angka 19 persen. "Kita juga masih kalah dengan India yang setiap tahun mampu menghimpun pajak lebih besar," imbuhnya.

Dia pun menyarankan agar pemerintah memanfaatkan teknologi terkini saat memantau pendapatan masyarakat. Sehingga hasilnya lebih akurat dibandingkan harus melakukan pendataan secara manual. Kebanyakan negara yang berhasil menghimpun pajak dalam jumlah besar karena memanfaatkan teknologi.

Tak hanya itu. Adik kandung calon presiden Prabowo Subianto juga berpendapat jika negeri ini banyak mengalami kegagalan lantaran pejabatnya masih korup. Penyelewengan sering terjadi di tingkat daerah karena belum adanya pengawasan yang kuat.

"Contoh anggaran pendidikan nasional. 48 persen dikendalikan pemerintah pusat. 52 persen dikendalikan pemerintah daerah. Dan di sini sering terjadi penyelewengan dan korupsi karena tidak ada kontrol pada pengeluaran pendidikan saat dana dikelola pemerintah daerah," ungkapnya. *** Dani Setiawan.

Related Posts :