LOMBOK TENGAH, sasambonews.com- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs.Ruslan Turmuzi meminta Pemkab Lombok Tengah lebih serius memenuhi hunian. Pasalnya sampai saat ini masih banyak warga Lombok Tengah yang belum memiliki hunian yang layak. Data Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) menyebutkan, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Lombok Tengah mencapai 64 ribu lebih. Bahkan jika mengaacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlahnya akan lebih banyak.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, menurutnya tidak cukup dengan hanya mengandalkan anggaran daerah yang jumlahnya sangat terbatas. Diperlukan kerjasama dan keterlibatan semua pihak, khususnya pemerintah desa.
Keterlibatan pemerintah desa diyakini akan sangat epektif mengurangi jumlah RTLH di Lombok Tengah, yakni dengan menganggarkannya melalui Dana Desa (DD).
Jika saja 365 desa di Lombok Tengah per tahunn bisa merenovasi 5 unit rumah, dalam 5 tahun kedepan, jumlah RTLH di Lombok Tengah akan berkurang signifikan. Belum lagi menggunakan program pemerintah provinsi maupun pusat. "Bisa saja pemerintah desa searing anggaran dengan kabupaten," jelasnya.
Kalau memang tidak bisa dianggarkan melalui DD, pemerintah desa maupun kabupaten diminta segera membuat usulan kepada DPRD NTB. Sehingga semua itu bisa diprioritaskan di tahun anggaran berikutnya. Agar lebih maksimal, usulan harus dimasukkan sebelum pembahasan KUA-PPAS.
Adapun yang sudah dilakukan pemerintah provinsi dan DPRD adalah meningkatkan anggaran rehab dari Rp 12 juta menjadi 20 juta per unit.
Dengan meningkatnya harga matrial bangunan saat ini, jumlah tersebut bisa saja bertambah setiap tahunnya. Semua itu tentunya merupakan wujud komitmen para anggota DPRD dan Pemrov NTB dalam memenuhi kebutuhan hunian warga. "Yang jelas kami siap membackup pemerintah kabupaten," pungkasnya.|wis