RPJMD Kab Lombok Tengah 2016-2021

 

BUPATI LOMBOK TENGAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang	:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 260, Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 264 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021;
Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
		2.	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
		3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
		4.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
		5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
		6.
		7.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
		8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
		9.	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
		10.	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor  2  Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 99);
		11.	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7);
		12.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan BUPATI LOMBOK TENGAH MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016–2021.

BAB I

 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.        Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.

2.        Bupati adalah BupatiLombok Tengah.

3.        Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

4.        Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

5.        Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6.        Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

7.        Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.

8.        Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

9.        Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005- 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah ProvinsiNusa Tenggara Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

10.     Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ProvinsiNusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsiadalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 5 (lima)tahun terhitung sejak tahun 2013 sampaidengan tahun 2018.

11.     Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Kabupaten  Lombok Tengah  Tahun  2011-2031  yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten  Lombok Tengah  adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten  Lombok Tengah  untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2031.

12.     Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Lombok Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

13.     Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

14.     Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

15.     Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  DAERAH

Pasal 2

(1)  RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2)  RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:

a.    Pedoman SKPD dalam menyusun Renstra SKPD;

b.    Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan

c.    Acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

(3)  RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah

Pasal  3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

                

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

(1)  RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

(2)  Perubahan terhadap visi, misi, tujuan dan atau sasaran pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3)  Perubahan terhadap nomeklatur program, target kinerja program dan atau SKPD penanggungjawab ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

                                               

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal   15  Agustus 2016

BUPATI  LOMBOK TENGAH,

TTD

H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya

Pada tanggal  16 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

TTD

H. LALU SUPARDAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: 54 TAHUN 2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

 KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016-2021

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan  visi, misi Kepala Daerah, berdasarkan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 – 2031,  perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.

RPJMD  Kabupaten  Lombok Tengah  Tahun  2016-2021  merupakan  penjabaran  dari  visi,  misi,  dan program Kepala Daerah, disusun dengan berpedoman  pada  RPJM-Nasional  dan  memperhatikan RPJPD  dan  RPJPD  Provinsi  Nusa Tenggara Barat,  memuat  visi  dan  misi,  arah  dan  kebijakan keuangan daerah, isu-isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja  Perangkat   Daerah,   dan   program   kewilayahan   disertai   dengan   rencana-rencana  kerja pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah pada setiap tahun anggaran. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

 Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2016

RINGKASAN

RPJMD KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2016-2021

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah  dalam jangka waktu 2016-2021, yaitu:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH

YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU"

·         kata 'beriman' berarti masyarakat yang meyakini dan melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;

·         kata 'sejahtera'berarti masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi memenuhi kebutuhan dasar untuk pangan dan non pangan, tingkat kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai;

·         kata 'bermutu'berarti masyarakat yang memiliki daya saing dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1.       Meningkatkan kerukunan, kedamaian dan keharmonisan  kehidupan  bermasyarakat  dan beragama melalui revolusi mental  dengan mengedepankan  nilai nilai agama dan  kearifan lokal

2.       Meningkatkan   kesejahteraan sosial, kecerdasan dan kesehatan  masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender

3.       Mendorong kemajuan ekonomi daerah  dan kemakmuran  masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi masyarakat  dengan dukungan   stabilitas  kamtibmas

4.       Menjaga keselarasan, keserasian dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infra struktur yang memadai

5.       Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan kepastian hukum  dengan dukungan   birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Matriks

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU

MISI KESATU: MENINGKATKAN KERUKUNAN, KEDAMAIAN DAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERAGAMA MELALUI REVOLUSI MENTAL DENGAN MENGEDEPANKAN NILAI NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya intensitas keterlibatan tokoh agama dalam penanaman nilai-nilai agama	Terwujudnya pola pemberdayaan tokoh agama yang tepat	Fasilitasi, motivasi,	Tokoh agama
Meningkatnya peran lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan dalam pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Terwujudnya lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang berkualitas	Sosialisasi, revitalisasi	BAZIS, TPQ, LPTQ
	Terbinanya pengurus rumah ibadah secara berkelanjutan	Motivasi	Marbot/pengurus rumah ibadah
	Terwujudnya rumah ibadah sebagai pusat pemberdayaan masyarakat	Revitalisasi, sosialisasi	Masjid, Musholla, Pura, Gereja
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penanaman nilai kearifan local	Terwujudnya metode penanaman nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang efektif	Revitalisasi, edukasi, sosialisasi, fasilitasi	Tokoh Masyarakat
Mencegah semakin meluasnya konflik social	Tercegah terjadinya konflik sosial	Revitalisasi, edukasi, sosialisasi, fasilitasi dan deteksi	Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan lembaga masyarakat
Mencegah semakin menurunnya partispasi politik masyarakat	Tercegah semakin rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi	Revitalisasi,edukasi, sosialisasi, fasilitasi	Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan lembaga agama

MISI KEDUA: MENINGKATKAN  KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya efektifitas  pemberdayaan PMKS	Tersedianya sarana prasarana pendukung	Konstruksi, Fasilitasi, Rehabilitasi	Sarana prasarana diffable dan rumah singgah
	Tersedianya data PMKS yang valid	Validasi, inventarisasi
	Terbinanya PMKS secara berkelanjutan	Fasilitasi
	Terbinannya lembaga sosial secara berkelanjutan	kooordinasi, fasilitasi	Lembaga sosial
	Tersalurkannya bantuan bagi PMKS	Distribusi
Meningkatnya efektifitas  pemberdayaan masyarakat dan desa	Terwujudnya aparatur  pemerintahan desa yang berkualitas	Fasilitasi, edukasi	Pemerintah desa dan BPD
	Terwujudnya kelembagaan desa yang berkualitas	Reorganisasi, deregulasi	Kelembagaan pemerintah desa
	Terwujudnya pembinaan lembaga ekonomi pedesaan yang intensif dan berkelanjutan	Koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, edukasi, regulasi	lembaga ekonomi perdesaan
	Terwujudnya pola pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pelaku pemberdayaan yang efektif dan berkesinambungan	Mediasi, fasilitasi	lembaga adat, mediator
	Terwujudnya  lembaga adat yang berperan aktif dalam masyarakat	Koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, edukasi	pengurus lembaga adat
	Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri
Meningkatnya efektifitas  pembangunan Keluarga Berencana	Tersedianya prasarana penunjang	Konstruksi, revitalisasi,rekondisi, rehabilitasi	Gedung layanan Keluarga Berencana
	Tersedianya sarana penunjang	Fasilitasi, distribusi	Alat dan Obat Kontrasepsi, BKB KIT
	Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten	Edukasi, sosialisasi	Aparatur dan Kader KB
	Terwujudnya masyarakat yang sadar tentang pentingnya Keluarga Berencana	Sosialisasi	Pasangan Usia Subur
	Tersedianya modal usaha yang memadai	Fasilitasi, Koordinasi, Distribusi	Kelompok UPPKS
	Terwujudnya pendewasaan usia perkawinan pertama	Sosialisasi, koordinasi, fasilitasi	Kelompok Remaja
	Terwujudnya penurunan kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49) tahun	Sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, operasi	Wanita Usia Subur
	Tersedianya lembaga keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang efektif	fasilitasi, koordinasi, revitalisasi	Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
Meningkatnya kualitas dan kapasitas perempuan	Tersedianya sumber daya manusia yang responsif gender	Koordinasi, fasilitasi, edukasi, sosialisasi	Aparatur pemerintah di tingkat Kabupaten sampai Desa
	Tersedianya aturan tentang  kesetaraan gender	Regulasi	RAD - Pengarusutamaan Gender
	Terwujudnya kelompok perempuan yang terampil dan mandiri	Fasilitasi, edukasi, koordinasi, distribusi	Modal dan keterampilan kerja bagi buruh migrant
	Tersedianya lembaga  pengarusutamaan gender yang profesional	Fasilitasi, koordinasi, revitalisasi	Lembaga penggiat Pengarusutamaan Gender
	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Fasilitasi, Koordinasi, sosialisasi, Konstruksi, Transaksi, Regulasi	LPA dan Penggiat Peduli Anak, Pokja KLA
Meningkatnya efektifitas layanan perlindungan perempuan dan anak	Tersedianya sarana prasarana yang memadai	Konstruksi, rehabilitasi,transaksi	Shelter (rumah aman) dan sarana pendukungnya
	Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten	Edukasi, fasilitasi, koordinasi, visitasi	Aparatur
	Terwujudnya masyarakat yang paham tentang perlindungan perempuan dan anak	sosialisasi, mediasi, fasilitasi	Masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat
	Tersedianya aturan terkait perlindungan perempuan dan anak	Regulasi, deregulasi, fasilitasi	Juklak, Juknis  dan Pedum
	Tersedianya lembaga perlindungan perempuan dan anak yang profesional	Fasilitasi, koordinasi, revitalisasi	Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Meningkatnya efektifitas  penanganan transmigrasi	Tersedianya kawasan transmigrasi	Fasilitasi, koordinasi	Kawasan  Transmigrasi Lokal dan antar daerah
	Tersedianya sarana prasarana pendukung	Kontsruksi, distribusi, fasilitasi, koordinasi, transaksi	Sarana pendukung  pada kawasan transmigrasi
	Terwujudnya transmigran yang terampil dan mandiri	Edukasi, fasilitasi, sosialisasi, visitasi, evaluasi	Transmigran
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan  anak usia dini yang memadai	Konstruksi dan rehabilitasi	Sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini
	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memadai	Konstruksi, rehabilitasi, revitalisasi, dan regrouping	Sarana dan prasarana pendidikan
	Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas	Edukasi, fasilitasi	Tenaga pendidik dan kependidikan
	Terwujudnya pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan	Redistribusi
	Terwujudnya tata kelola penyelenggara layanan pendidikan yang baik	evaluasi, supervise	Sekolah
	Terwujudnya pembelajaran bagi warga buta aksara	Edukasi	Warga buta aksara
	Terwujudnya lembaga pendidikan dan kursus yang berkualitas	Inventarisasi dan registrasi	Lembaga pendidikan dan kursus
	Terwujudnya pendidikan inklusi yang berkualitas	Akreditasi, fasilitasi, investasi	Lembaga pelaksana pendidikan inklusi, sarana dan prasarana
Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan sekolah dan masyarakat	Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai	Inventarisasi, investasi	Perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
	Tersedianya tenaga pustakawan yang professional	Edukasi	Calon pustakawan dan pustakawan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembinaan pemuda dan olahraga	tersedianya sarana prasarana yang memadai	Konstruksi, rehabilitasi	Sarana prasarana
	Terwujudnya sinergi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembinaan pemuda dan olahraga	Koordinasi, edukasi, Promosi, investasi, kompetisi, seleksi	Pemuda, organisasi kepemudaan, pemerhati dan pelaku olahraga
		Promosi, investasi, kompetisi, seleksi	Pemuda, organisasi kepemudaan, pemerhati dan pelaku olahraga
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan	Tersedianya tenaga kesehatan yang profesional	Edukasi	Tenaga kesehatan
	Tersedianya fasilitas dan perbekalan kesehatan  sesuai dengan standar	Revitalisasi, Konstruksi, rehabilitasi dan investasi	Puskesmas dan jaringannya
		Standarisasi, koordinasi	sarana dan prasarana kesehatan
	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan  memadai	Konsultasi, advokasi, fasilitasi dan visitasi	Obat  fasilitas kesehatan dasar
	Terwujudnya sistem layanan kesehatan yang baik	Revitalisasi, reorganisasi dan restrukturisasi	Dinas kesehatan, Rumah sakit dan puskesmas serta jaringannya
	Terwujudnya metode promosi PHBS yang tepat	Advokasi, sosialisasi, mobilisasi dan fasilitasi masyarakat dalam berprilaku hidup bersih dan sehat	Masyarakat
	Terlayaninya kesehatan gizi ibu dan anak secara tepat	Fasilitasi dan edukasi gizi seimbang bagi ibu, ibu nifas dan balita	ibu dan balita
	Tertanganinya peyakit menular secara berkesinambungan	Fasilitasi dan mobilisasi masyarakat dalam penemuan dan penanganan penderita penyakit Menular dan PTM	Masyarakat
	Terlayaninya imunisasi secara berkelanjutan	Mediasi, fasililitasi	bayi, balita, anak sekolah dan ibu hamil
	Terselenggaranya jaminan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat	Sosialisasi koordinasi dan kemitraan penyelenggaraan jaminan kesehatan	jaminan kesehatan
	Tersedianya fasilitas dan perbekalan kesehatan pendukung layanan rumah sakit	Rehabilitasi, promosi, konstruksi, investasi	SPM RSUD
	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas tatakelola   keuangan BLUD rumah sakit sesuai peraturan yang berlaku	Koordinasi, transparansi, fasilitasi	tata kelola
	Terwujudnya pola produksi pangan yang baik pada industri rumah tangga pangan	Edukasi dan sosialisasi	industri rumah tangga pangan
	Tersedianya sarana prasarana dan SOP untuk layanan kesehatan ibu, anak	Fasilitasi penyedian sarana prasarana dan SOP untuk layanan kesehatan ibu, anak	SOP

MISI KETIGA: MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN  STABILITAS KAMTIBMAS
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja	terwujudnya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja	edukasi, fasilitasi, dan kooordinas	pencari kerja
	Tersedianya lapangan pekerjaan baru	edukasi dan informasi	pencari kerja
	terwujudnya perlindungan terhadap tenaga kerja	fasilitasi, sosialisasi, regulasi dan kooordinas	pekerja dan pengusaha
Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Tersedianya  SDM koperasi dan aparatur yang berkompeten	Edukasi, sosialisasi, visitasi	Pengurus koperasi, aparatur pembina koperasi
	Tersedianya permodalan koperasi yang memadai	Sosialisasi dan Fasilitasi	Modal Usaha
	Tersedianya sarana prasarana koperasi yang memadai	Fasilitasi, distribusi	Peralatan kerja
	Tersedianya  SDM UMKM dan aparatur yang berkompeten	Fasilitasi, edukasi, sosialisasi, visitasi	Pelaku usaha, aparatur pembina UMKM
	Tersedianya  permodalan UMKM yang memadai	Fasilitasi dan sosialisasi	Modal Usaha
	Tersedianya  sarana prasarana UMKM yang memadai	Fasilitasi dan distribusi	Peralatan produksi
Meningkatnya Produktifitas dan kualitas hasil Industri Kecil Menengah	Tersedianya sarana prasarana IKM yang memadai	Fasilitasi, distribusi,  konstruksi, rehabilitasi	Sentra IKM pada kawasan wisata
	Tersedianya SDM industri kecil menengah dan aparatur kompeten	Fasilitasi, edukasi, visitasi	Pelaku Usaha IKM dan aparatur pembina
	Tersedianya permodalan IKM yang memadai	Sosialisasi dan fasilitasi	Modal usaha
	Tersedianya kawasan industri kecil menengah yang menjadi tujuan wisata	Fasilitasi, konstruksi, rehabilitasi, distribusi, transaksi	IKM tenun, gerabah, ketak, bambu, olahan pangan
Meningkatnya aksesibilitas dan stabilitas perdagangan barang dan jasa	Tersedianya prasarana perdagangan yang memenuhi standar	Rehabilitasi,  konstruksi,  revitalisasi, relokasi, operasi, koordinasi, fasilitasi, distribusi, sosialisasi	Pasar, Kawasan PKL
	Tersedianya sarana perdagangan yang sesuai standar	Standarisasi, koordinasi	Sarana kemetrologian
	Tersedianya SDM perdagangan yang kompeten	edukasi, visitasi	Pelaku usaha, aparatur pembina, tenaga kemetrologian
Meningkatnya kondusifitas investasi	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	Validasi, promosi, regulasi, edukasi	Data potensi investasi
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizian secara prima	fasilitasi, koordinasi, edukasi, konstruksi, investasi	Layanan perizinan dan non perizinan
Meningkatnya  produktifitas perikanan dan hasil olahan perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan yang memadai	Fasilitasi, rehabilitasi, konstruksi	Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Balai Benih Ikan (BBI), Unit Perbenihan Rakyat (UPR)
	Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang memadai	Fasilitasi, transaksi, distribusi, edukasi	Alat tangkap dan alat budidaya perikanan, teknologi pengolahan pakan ikan,  alat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	Terwujudnya kawasan perikanan unggulan	Fasilitasi, distribusi, konstruksi, rehabilitasi, promosi	Kasawan tambak udang, kawasan budidya nila
	Tersedianya pelaku usaha perikanan dan aparatur yang berkualitas	Edukasi, fasilitasi, sosialisasi, visitasi	Nelayan, pembudidaya ikan,  kelompok pengolahan hasil perikanan, aparatur
Meningkatnya aminitas (kenyamanan) dan sekuiritas (keamanan) wisatawan	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai	Konstruksi, rehabilitasi, transaksi, fasilitasi, distribusi, regulasi, promosi dan publikasi	Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) dengan motto sapta pesona dan Sekolah Tinggi Pariwisata
	Terwujudnya keamanan dan  ketertiban masyarakat yang kondusif	Regulasi, koordinasi, sosialisasi, edukasi	Masyarakat
	Terselenggaranya event  pariwisata yang menarik dan berkelanjutan	Fasilitasi, koordinasi, promosi	Event budaya
	Terwujudnya pelaku wisata yang profesional	Edukasi, fasilitasi, sosialisasi, koordinasi	Pokdarwis, Tour Guide
Meningkatnya stabilitas  ketahanan pangan	Tersedianya  cadangan pangan  pemerintah yang memadai	Fasilitasi, transaksi	Ketersediaan Beras
	Tersebarnya  pangan yang merata	Koordinasi, Distribusi	Akses pangan, pemantauan pangan
	Terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam	Sosialisasi,edukasi dan fasilitasi, distribusi, diversifikasi	Pemanfaatan pekarangan, pemanfaatan pangan local
Meningkatnya produktifitas pertanian, perkebunan dan peternakan  untuk menuju swasembada pangan	Terwujudnya SDM petani dan aparatur pembina yang kompeten	Edukasi, fasilitasi, inventarisasi, validasi, revitalisasi	Petani dan Tenaga penyuluh
	Terpenuhinya sarana prasarana pertanian yang memadai	Fasilitasi,  rehabilitasi, konstruksi, distribusi, intensifikasi, ekstensifikasi	SAPRODI, infrastruktur  pertanian, lahan pertanian, kawasan hortikultura untuk menunjang pariwisata
	Tersedianya teknologi pertanian	Fasilitasi, edukasi, sosialisasi	Teknologi pengembangan bibit berkualitas, teknologi budidaya tanaman, teknologi mengurangi kehilangan hasil panen dan teknologi pengolahan produk pertanian
	Terwujudnya pelaku usaha perkebunan dan aparatur  yang memadai	Edukasi, sosialisasi, visitasi	Petani, petugas pengendali oganisme pengganggu tanaman (OPT)
	Tersedianya sarana dan prasarana perkebunan yang memadai	Fasilitasi, distribusi, konstruksi, rehabilitasi, revitalisasi, intensifikasi	SAPRODI, infrastruktur penunjang perkebunan, lahan perkebunan
	Tersedianya teknologi perkebunan	Fasilitasi, edukasi, sosialisasi	Teknologi  pengembangan bibit berkualitas, teknologi budidaya tanaman, teknologi mengurangi kehilangan hasil panen dan teknologi pengolahan hasil perkebunan
	Tersedianya kawasan perkebunan yang menjadi obyek wisata	Fasilitasi, distribusi, konstruksi, rehabilitasi	Kebun kopi dan kebun kakao (kebun dinas)
	Tersedianya sarana dan prasarana peternakan  yang memadai	Fasilitasi, distribusi, vaksinasi, inseminasi, transaksi	Infrastruktur penunjang peternakan, pasar ternak, rumah potong hewan, pakan ternak, obat - obatan dan vaksin, bibit ternak berkualitas
	Terwujudnya pelaku usaha peternakan  dan aparatur  yang memadai	Edukasi	Peternak , aparatur teknis peternakan, dokter hewan, petugas inseminasi
	Tersedianya teknologi peternakan	Fasilitasi, edukasi, sosialisasi	Teknologi pembibitan ternak, penggemukan, pemotongan, pengolahan hasil peternakan
Meningkatknya kualitas sumberdaya hutan dan lahan	Tersedianya sarana  pembangunan kehutanan   yang memadai	Transaksi, distribusi	Kendaraan patroli
	Terwujudnya  aparatur  yang memadai	Edukasi	Polisi Kehutanan (Polhut), Petugas Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)
	Terkendalinya kerusakan hutan dan lahan	Koordinasi, sosialisasi, rehabilitasi, reboisasi, konservasi, penegakan hokum	Kawasan hutan lindung dan produksi, lahan kritis
	Tersedianya teknologi tepat guna	Fasilitasi, edukasi, sosialisasi	Teknologi silvikultur, teknologi pengolahan hasil hutan
Mewujudkan sisten inovasi daerah yang berkualitas	Terwujudnya sistem dan kelembagaan sistem dan inovasi daerah yang efektif	Regulasi, revitalisasi, koordinasi, sinkronisasi, sinergi, harmonisasi	Sistem inovasi daerah
Mewujudkan stabilitas kamtibmas	Terciptanya ketentraman, kenyamanan dan perlindungan masyarakat	Sosialisasi, koordinasi, operasi, investasi, fasilitasi, konstruksi, alokasi	Kamtibmas

MISI KEEMPAT: MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya efektifitas pengelolaan ruang wilayah	Tersedianya rencana rinci tata ruang yang memadai	koordinasi, investasi, regulasi, sinkronisasi	kawasan perkotaan-perdesaan
	Tersedianya perencana wilayah yang kompeten dan memadai	Edukasi	Perencana Wilayah
	Tersedianya sistem pendukung	Fasilitasi	Sistem informasi Geospasial
	terwujudnya perencanaan ruang yang berkualitas	regulasi	dokumen tata ruang
	Terlaksananya penyebarluasan informasi terkait tata ruang	Sosialisasi, koordinasi	masyarakat
Meningkatnya utilitas pendukung prasarana jalan	Tersedianya PJU yang memadai	Konstruksi, rehabilitasi	Perkotaan, kawasan pariwisata, kawasan produksi, pusat-pusat perekonomian
Meningkatnya konektifitas pembanguan antar wilayah	Tersedianya jalan dalam kondisi yang mantap	Investasi, konstruksi, rehabilitasi	Jalan di kabupaten lombok tengah
	Tersedianya sarana dan prasarana utilitas perkotaan	Investasi, konstruksi, rehabilitasi	prasarana sarana dan utilitas perkotaan
Meningkatnya kuantitas penyediaan air baku	tersedianya saluran irigasi yang memadai	Rehabilitasi, konstruksi	Saluran Primer dan sekunder
	Tersedianya debit air pada bangunan utama	Rehabilitasi, konstruksi, investasi	air permukaan di bangunan air (bendung)
Meningkatnya kualitas layanan persampahan	Terwujudnya pengelolaan sampah yang efektif	Rehabilitasi, konstruksi dan investasi	TPA, TPS
	Tersedianya lembaga pengelola persampahan yang profesional	Fasilitasi, sosialisasi	Bank Sampah, lembaga pendidikan, Lingkungan perkotaan
	Tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang memadai	Transaksi	Tempat sampah terpilah dan pengolah sampah 3R
Meningkatnya aminitas (kenyamanan) dan sekuritas (keselamatan) pengguna jalan	Tersedianya fasilitas keselamatan jalan yang memadai	Konstruksi, rehabilitasi	Jalan di kabupaten lombok tengah
	Tersedianya layanan moda transportasi	Investasi, regulasi, koordinasi, konstruksi,	Moda transportasi
	Tersedianya tenaga teknis yang memadai	Edukasi, visitasi	aparatur LLAJ, penguji kendaraan bermotor, tenaga IT
Meningkatnya aksesibilitas komunikasi dan informasi antar wilayah	Tersedianya sistem komunikasi dan informatika yang memadai	Koordinasi, fasilitasi	Blank Spot Area dan Daerah Terpencil
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Terwujudnya kesadaran masayarakat untuk phbs	Edukasi, sosialisasi	Masyarakat
	Tersedianya sarpras sanitasi	Konstruksi, sosialisasi	masyarakat
	Tersedianya prasarana perumahan yang memadai	Fasilitasi, rehabilitasi	rumah tidak layak huni
	Menurunnya luasan kawasan kumuh	Rehabilitasi,konstruksi, relokasi	kawasan kumuh perkotaan
Meningkatnya kualitas layanan air bersih	Tersedianya sarpras air bersih	Rehabilitasi, konstruksi	Perumahan dan permukiman tidak terjangkau PDAM
Meningkatnya efektifitas  penanganan kebencanaan	Tersedianya aparatur kebencanaan yang kompeten	Edukasi, koordinasi, Fasilitasi	Tagana, Petuga PMK, Tim Reaksi Cepat
	Tersedianya prasarana yang memadai	Konstruksi, rehabilitasi	Prasarana kebencanaan  (Bangunan BPBD, Bangunan PMK, Bangunan Evakuasi)
	Tersedianya sarana yang memadai	Transaksi, distribusi, fasilitasi, koordinasi	Sarana kebencanaan (Mobil PMK, Mobil Air Bersih, Dapur Umum, perahu karet, dst).
	Tersedianya sistem peringatan dini kebencanaan	Fasilitasi, konsolidasi, koordinasi, investasi, mitigasi, transaksi	Early Warning System
	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	Sosialisasi, edukasi, fasilitasi, koordinasi	Masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana dan Desa tangguh / siaga bencana
	Tertanganinya korban bencana secara terpadu	Fasilitasi, Koordinasi, Rekonstruksi, Rehabilitasi	Korban bencana dan Kawasan Bencana
Mencegah semakin menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup	Tersedianya sarana pendukung yang memadai	Fasilitasi	Laboratorium dan sarana pendukung
	Tersedianya tenaga yang terampil	Edukasi	Tenaga Laboratorium
	Terwujudnya masyarakat sadar lingkungan	Sosialisasi	Masyarakat perkotaan, masyarakat sekitar hutan, masyarakat sekitar DAS dan masyarakat di kawasan wisata
	Tercegah semakin menurunnya daya dukung lingkungan	Konservasi	Sumber-sumber mata air , Lingkungan Tercemar dan lahan kritis
	Terwujudnya keamanan lingkungan strategis yang kondusif	Koordinasi	Kawasan konservasi
	Tersedianya data/informasi SDA dan LH yang valid	Inventarisasi, Evaluasi, dan Rekomendasi	Status Lingkungan Perkotaan dan Lingkungan Tercemar

MISI KELIMA: MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUM DENGAN DUKUNGAN  BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kapasitas pemda dalam pelayanan publik	Tersedianya aparatur yang berkompeten	Edukasi ,	Aparatur pemerintah
	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Investasi, konstruksi	SKPD
	Tersedianya gedung kantor Bupati dan DPRD	investasi, konstruksi	Gedung DPRD dan Kantor Bupati
	Tertatanya adiministrasi perkantoran	Revitalisasi	Administrasi
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Koordinasi	Pemerintah daerah
	terwujudnya perumusan kebijakan dan pengendalian kebijakan kepala daerah secara komprehensif	koordinasi, deregulasi, fasilitasi, publikasi, investasi, konsolidasi, sinkronisasi, restrukturisasi, evaluasi	Penyelenggaraan pemerintahan daerah
	Terwujudnya manajemen Apartur Sipil Negara	Revitalisasi, edukasi, koodinasi, integrasi, restrukturisasi, deregulasi	SKPD
	Terwujudnya pengelolaan keuangna daerah yang optimal	Regulasi,Intensifikasi, ekstensisikasi, diversifikasi,  koordinasi, rasionalisasi	keuangan daerah
	Terwujudnya kapasitas keuangan daerah yang memadai	Regulasi,Intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, koordinasi, rasionalisasi	Pendapatan asli daerah
	Terwujudnya manajemen arsip yang berkualitas	Revitaliasi, edukasi	Arsip daerah
	tersedianya tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum	Investasi	Infrastruktur pemerintah
	Terwujudnya peningkatan kooordinasi pimpinan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sosialisasi, audiensi, inspeksi dan koordinasi	Kepala & wakil  kepala daerah
	Terwujudnya akses publik terhadap informasi pembangunan	Publikasi dan sosialisasi	Media massa
Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan	Sosialisasi, deregulasi, validasi, verifikasi, sinkronisasi, standarisasi, konstruksi dan koordinasi	Sistem administrasi kependudukan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya metode perencanaan daerah yang komprehensif dan partisipatif	Koordinasi, edukasi, evaluasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan inovasi	Dokumen perencanaan pembangunan
	Terwujudnya penyediaan data yang valid dan berkualitas	Revitaliasi, inventariasi, koordinasi, validasi	Data perencanaan daerah
	Terwujudnya kerjasama pembangunan yang sinergis	Koordinasi, evaluasi, sinergi, fasilitasi, dan inovasi	Pemerintah dunia usaha masyarakat
	Terwujudnya pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	Koordinasi, konstruksi, rehabilitasi, investasi, mediasi, fasilitasi, deregulasi, konsultasi	Pemerintah Kecamatan
Mencegah semakin tingginya pelanggaran perda	Tercegah semakin maraknya pelanggaran perda	Edukasi dan sosialisasi	Aparatur penyidik PNS dan penegak perda
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah	Terwujudnya profesionalisme APIP dalam pengawasan tata kelola pemerintahan yang baik	Edukasi	Aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP)
	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan	Inspeksi	SKPD, Satker, dan pengelola keuangan negara
Meningkatkan kapsitas DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terpenuhinya kebutuhan administratif yang memadai dalam pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Fasilitasi, regulasi, visitasi, konsolidasi, edukasi dan koordinasi	Lembaga perwakilan rakyat daerah

BAB IX: INDIKATOR KINERJA DAERAH

Matrik

Indikator Kinerja Daerah

Ranwal RPJMD 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja  Awal RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1	PDRB
	-    Atas Dasar Harga Berlaku	Rp.Juta	13.291.144,32	14.088.612,98	14.933.929,76	15.829.965,54	16.779.763,48	17.786.549,28	17.786.549,28
	-    Atas Dasar Harga Konstan	Rp.Juta	10.264.392,46	10.880.256,01	11.533.071,37	12.225.055,65	12.958.558,99	13.736.072,53	13.736.072,53
	-    Laju Pertumbuhan PDRB	%	6,31	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
2	PDRB per Kapita
	-    Atas Dasar Harga Berlaku	Rp	14.559.590,39	15.279.033,00	16.044.239,25	16.850.983,48	17.709.737,20	18.616.646,96	18.616.646,96
	-    Atas Dasar Harga Konstan	Rp	11.243.979,17	11.799.585,30	12.390.533,45	13.013.560,28	13.676.752,62	14.377.134,58	14.377.134,58
3	IPM	Point	62,74	63,44	64,12	64,78	65,42	66,02	66,02
	- Rata-rata Lama Sekolah (usia 25 tahun keatas)	Tahun	5,54	5,69	5,81	5,92	6,06	6,16	6,16
	- Harapan lama sekolah	Tahun	12,81	13,15	13,53	13,93	14,25	14,54	14,54
	- Usia Harapan Hidup	Tahun	64,75	64,84	64,92	64,99	65,09	65,29	65,29
	- Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rupiah/ tahun	8.845.807,06	8.934.265,13	9.023.607,78	9.095.796,64	9.177.658,81	9.260.257,74	9.260.257,74
4	Persentase penduduk miskin*	%	16,03	15,79	15,55	15,32	15,09	14,86	14,86
5	Prosentase konflik yang dapat dimediasi	%	100	100	100	100	100	100	100,00
B. Fokus Kesejahteraan Masyarakat
6	Jumlah Puskesmas BLUD	unit	0	5	5	5	5	7	7,00
7	Angka Patisipasi Kasar (APK)
	-    APK PAUD	%	63,31	63,61	65,63	67,62	69,7	71,61	71,61
	-    APK SD/MI/Paket A	%	114,21	112,21	111,19	110,22	109,21	108,2	108,20
	-    APK SMP/MTs/Paket B	%	102,51	102,51	102,67	102,84	102,99	103,17	103,17
8	Angka Patisipasi Murni(APM)
	-    APM SD/MI/Paket A	%	99,94	99,95	99,96	99,97	99,98	100	100,00
	-    APM SMP/MTs/Paket B	%	97,07	95,56	96,30	97,03	97,77	98,50	98,50
9	Jumlah Penduduk Buta Huruf (15 tahun keatas)	Jiwa	80.752	61.372	46.643	35.449	26.941	20.475	20.475
10	Tingkat Pengangguran Terbuka*	%	6,37	6,17	5,97	5,77	5,57	5,37	5,37
ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Layanan Urusan Wajib
11	Prosentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	64,55	67,04	68,39	69,74	71,09	72,44	72,44
12	Cakupan Layanan Jaringan Irigasi	Ha	49.517	49.517	49.517	49.517	49.517	49.517	49.517
13	Cakupan Layanan Air Bersih	%	67,5	71,00	74,50	78,00	81,50	85,00	85,00
14	Kawasan Kumuh Perkotaan	Ha	110	104	98	92	86	80	80
15	Cakupan Layanan  Trayek Angkutan Kawasan Strategis Kabupaten yang Terlayani	Trayek	8	8	10	12	14	16	16
16	Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten (IKLH)	Point	NA	NA	66,5	67,2	67,9	68,5	68,5
17	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan
	-    Tingkat Kepemilikan KTP	%	65,12	68,12	71,12	74,12	77,12	80,12	80,12
	-    Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran	%	57,93	62,93	67,93	72,93	77,93	82,93	82,93
	-    Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga	%	73,23	77,23	81,23	85,23	89,23	93,23	93,23
18	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,05	1,04	1,03	1,02	1,01	1,00	1,00
19	Rata-rata usia kawin Pertama Perempuan	Tahun	19,8	19,8	20,1	20,4	20,7	21	21
20	Cakupan layanan PMKS	%	13,10	23,50	24,00	24,50	25,00	26,00	26,00
21	Jumlah Koperasi berkualitas	Unit	295	305	315	325	345	345	345
22	Jumlah UMKM	Unit	155.477	155.977	156.477	156.977	157.477	157.977	157.977
23	Tingkat Perkembangan Desa
	-    Desa Kurang Berkembang menjadi Desa Berkembang	Desa	NA	3	6	9	12	15	15
	-    Desa  Berkembang menjadi Desa Cepat Berkembang	Desa	NA	3	6	9	12	15	15
24	Produksi Komoditas Pangan (padi)	Ton/ Tahun	466.096	475.000	482.125	489.357	496.697	504.147	504.147
25	Pola Pangan Harapan	Point	85,60	85,60	85,80	86,30	87,00	87,30	87,30
26	Rata-rata Lama Tinggal wisatawan	Hari	3,08	3,27	3,46	3,65	3,84	4,04	4,04
27	Jumlah Wisatawan
	-    Domestik	Orang	53.820	58.664	64.530	72.274	80.947	90.660	90.660
	-    Mancanegara	Orang	46.908	51.599	56.759	62.435	68.678	75.546	75.546
28	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton/ Tahun	4.558,63	30.588,57	31.344,49	32.206,46	33.092,14	34.002,17	34.002,17
29	PDRB Sektor perdagangan	Juta Rupiah	550.448,54	649.143,96	765.535,48	902.795,99	1.064.667,31	1.255.562,16	1.255.562,16
30	Unit Usaha Pengolahan Pangan dengan Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	Unit	115	140	165	190	215	240	240
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
31	Penanaman Modal :
	-    Dalam Negeri	Ribu Rupiah	689.444.515	785.960.000	896.000.000	1.021.440.000	1.164.440.000	1.327.460.000	1.327.460.000
	-    Asing	Ribu US$	1.203.614,00	1.239.072,00	1.276.910,00	1.315.220,00	1.354.670,00	1.395.310,00	1.395.310,00
32	Angka Kriminalitas	Kasus	293	290	285	280	275	270	270
33	Target PAD	Rp	156.931.857.545,88	155.644.851.813,00	163.986.095.968,24	168.959.227.045,74	174.284.570.440,54	179.995.502.490,71	179.995.502.490,71

Tweet

Subscribe to receive free email updates: