Pembentukan satgas merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan di kemenhub, beberapa waktu lalu. "Kami membutuhkan reformasi birokrasi secara komprehensif di jajaran internal kemenhub," kata Budi saat jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (16/10/2016).
Budi menjelaskan, dibentuknya tim juga untuk melakukan pengawasan bersifat ad hoc. Nantinya, tim ini akan bekerja sama dengan tim bentukan pemerintah di bawah komando Menkopolhukam Wiranto.
Sekjen Kemenhub Sugiharjo menjadi ketua tim, sementara Tulus Abadi dari YLKI dan Agus Sunaryanto dari ICW menjabat wakil ketua tim satgas. Satgas bertugas segera menindak siapa saja oknum di kemenhub yang melakukan pungli.
Pembentukan tim juga diharapkan bisa memperbaiki sistem di kemenhub, seperti kontak center yang tidak berjalan. Satgas juga bisa melakukan penindakan dengan melakukan penangkapan. Semuanya berkesinambungan dengan aparat.
Tim beranggotakan 30-40 orang ini diharapkan bisa berkontribusi memberantas pungli secara intens dan berkelanjutan. "Mulai hari ini berjalan," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua YLKI Tulus Abadi mengapresiasi dibentuknya tim Satgas OPP Kemenhub, menurut dia pungli di Kemenhub sudah terjadi sangat lama.
"Ini juga agar membuat nyaman masyarakat, karena ujung-ujungnya pungli itu jadi beban masyarakat, baik sebagai pengguna transportasi atau pelaku transportasi," ujarnya.
Tim ini, kata Tulus, juga akan membuka pengaduan dari masyarakat, baik pengaduan yang bersifat terbuka atau tertutup. Pengaduan itu akan ditindaklanjuti baik secara adminstratif maupun pidana hukum.
"Tapi tentu semuanya harus diverifikasi apakah itu didukung dengan informasi yang cukup," beber Tulus.
Ditempat yang sama, Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto berkomitmen akan bekerja keras memberantas pungli. Pungli menjadi bagian tindakan korupsi.
Pihaknya berharap masyarakat ikut memantau pungli. "Kami berharap dapat dukungan untuk memetakan masalah ini. kami akan menyusun sebuah program quick win," ucap Agus. *** Any Christmiaty.
