Berita Metropolitan – Presiden Jokowi telah mengadakan rapat kerja nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara.
Di dalam acara tersebut dihadiri oleh pimpinan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang menceritakan sebuah kisah menarik.
Ia menceritakan tentang Presiden Jokowi yang pada waktu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo yaitu pada tahun 2008 silam.
Sri Mulyani.
Jokowi telah berhasil mendapatkan penghargaan karena bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan Kota Solo.
"Saya ingat benar, waktu saya jadi Menkeu pertama dilaksanakan, saya ingat Pak Jokowi waktu jadi kepala daerah pertama kalau dapat WTP," ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menuturkan bahwa soal keuangan bukanlah hal yang baru untuk Presiden Jokowi. Ia menganggap bahwa karir Jokowi memang sangat hebat dengan yang namanya pengelolaan laporan keuangan.
9 Tahun Rakernas untuk Jokowi
"Ini semacam dan bukan hal baru bagi Presiden. Oleh karena itu, ini akan menjadi tahun ke-9 dalam pelaksanaan rakernas akuntansi dan laporan keuangan," cetusnya.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut harusnya tak cuma jadi rutinitas semata, namun juga bagaimana dapat dilakukan perbaikan setiap harinya.
Presiden Jokowi dapat Penghargaan.
"Pelaporan keuangan dan secara akuntansi merupakan satu bagian dari keseluruhan upaya bangun akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan yang berdasarkan pada azas tata kelola yang baik," ucapnya.
Perubahan Pengelolaan Keuangan Negara
Sri menegaskan bahwa harus tercipta sebuah perubahan di dalam pengelolaan keuangan negara ke arah yang lebih baik untuk bisa mempercepat pembangunan infrastruktur serta menghapus kemiskinan di Indonesia.
"Diharapkan setelah dapat status WTP dari BPK, laporan keuangan tidak hanya ditutup dan disimpan tapi diharapkan itu bisa menjadi basis untuk memperbaiki diri," jelas Sri Mulyani.
Koordinasi dengan BPK
Pada tahun 2015 kemarin, untuk pertama kalinya, laporan keuangan disusun dengan basis akrual yang menurutnya masih belum maksimal. Komunikasi bakal terus dilakukan supaya bisa melakukan realisasi dengan hasil yang lebih baik lagi.
"Saya sudah bicara dengan pimpinan BPK untuk bagaimana perbaiki laporan keuangan pemerintah pusat karena bagaimana pun juga, status laporan keuangan pemerintah pusat yang masih WDP (Wajar Dengan Pengecualian) sangat mempengaruhi persepsi risiko terhadap seluruh penyelenggaraan keuangan negara, itu ongkosnya jelas. Ketika kita keluarkan surat utang di pusat maupun korporasi bahkan swasta pun kadang tidak bisa melebihi rating pemerintah," tukasnya.
Penulis: Dede
Source link